Blitar | siberjatim.co.id – Ratusan warga dari empat kecamatan di Kabupaten Blitar menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (19/06/2025), menuntut dihentikannya aktivitas penambangan pasir di aliran Kali Putih. Aksi ini dipicu oleh kekecewaan warga karena aspirasi mereka sebelumnya tak kunjung direspons.
Warga yang tergabung dalam aliansi tersebut berasal dari Kecamatan Gandusari, Talun, Garum, dan Kanigoro. Mereka sepakat bahwa aktivitas tambang pasir dengan alat berat telah memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan kehidupan sehari-hari.
“Kami turun ke sini bukan atas dasar dorongan pihak luar, tapi karena merasa harus menyelamatkan kampung halaman kami sendiri,” seru salah satu peserta aksi dalam orasinya.
Para warga menyampaikan bahwa tuntutan mereka murni berasal dari keresahan bersama, khususnya soal kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir yang terus-menerus menggerus sungai Kali Putih. Salah satu dampak nyata yang mereka rasakan adalah menurunnya pasokan air irigasi untuk lahan pertanian.
“Setiap kali musim tanam, kami kesulitan air karena irigasi sudah rusak. Sungai dikeruk habis-habisan, bagaimana sawah kami bisa ditanami?” ungkap salah satu warga dengan nada kecewa.
Tak hanya persoalan air, mereka juga menyoroti dampak terhadap infrastruktur seperti Sabodam yang rentan rusak akibat aktivitas galian. Jika dibiarkan, kerusakan bisa meluas hingga menyebabkan irigasi jebol dan sawah-sawah gagal panen.
Warga juga menyampaikan keluhan mengenai gangguan suara akibat lalu lalang truk tambang, terutama di malam hari saat warga seharusnya bisa beristirahat. “Bayangkan, tengah malam truk-truk besar lewat terus. Kami jadi sulit tidur,” ujar warga lainnya.
Hingga pukul 13.30 WIB, aksi masih berlangsung dengan tertib. Massa tetap menyuarakan tuntutan agar tambang pasir di Kali Putih ditutup secara permanen.
Sekitar sepuluh perwakilan warga masuk ke dalam gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Mereka mendesak DPRD Kabupaten Blitar agar segera mengambil sikap dan berkoordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur untuk mencabut izin operasional tambang.
• Reporter : Fiko
