BLITAR | SiberJatim.co.id — Rencana penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Joko Pramono, Ketua PKBM Tunas Pratama sekaligus pemerhati budaya asal Blitar. Ia menilai terdapat indikasi manipulasi sejarah dalam draf penulisan yang tengah disusun, dan menyebut adanya agenda sistematis desoekarnoisasi dalam narasi sejarah versi pemerintah.
“Kami menemukan banyak manipulasi dalam draf penulisan ulang Sejarah Indonesia ini. Manipulasi sejarah adalah menulis sejarah dengan hanya mengambil sebagian hal yang menguntungkan satu rezim,” tegas Joko Pramono, Jumat (6/6/2025).
Joko secara khusus menyoroti penghilangan sejumlah periode dan peristiwa penting dalam draf tersebut. Di antaranya adalah periode 1989–1999, serta peristiwa besar seperti Kongres Perempuan Pertama 1928, Konferensi Asia Afrika 1955, Asian Games 1962, dan GANEFO 1963—yang menurutnya merupakan inisiatif strategis Presiden Soekarno dalam melawan imperialisme Barat.
“Penulisan sejarah ulang yang menghilangkan beberapa kebijakan dan peran Soekarno adalah salah satu bentuk gerakan desoekarnoisasi yang nyata,” ujar Joko.
Lebih lanjut, ia menyatakan penolakannya terhadap konsep penulisan sejarah tunggal yang dinilai sebagai bentuk penggelapan sejarah. Menurutnya, pendekatan semacam ini rawan manipulasi dan hanya menguntungkan pihak berkuasa.
“Penulisan sejarah tunggal adalah bentuk penggelapan sejarah yang rentan akan manipulasi. Kami menolak setiap bentuk intervensi kekuasaan, sekecil apa pun, terhadap proses pencatatan sejarah yang objektif,” tegasnya.
Joko juga mengkritik rencana penyelesaian proyek penulisan ulang sejarah ini yang ditargetkan rampung pada 17 Agustus 2025, dan menilainya sebagai proyek yang terburu-buru serta berpotensi menghasilkan kesalahan fatal.
“Penulisan sejarah yang ditargetkan selesai dalam waktu singkat ini jelas terburu-buru dan dipaksakan,” katanya.
Menurut Joko, penulisan sejarah yang benar harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak: akademisi, sejarawan independen, seniman, budayawan, hingga masyarakat sipil. Sejarah, katanya, tidak boleh ditulis berdasarkan satu penafsiran sepihak.
Ia menegaskan bahwa sikapnya sebagai kader nasionalis dan pemerhati budaya Blitar sejalan dengan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) dan DPD GMNI Jawa Timur, yang juga menyatakan penolakan terhadap draf sejarah versi pemerintah.
“Penulisan ulang ini adalah cara halus membentuk opini publik dan mengendalikan ingatan kolektif bangsa. Ini sangat berbahaya bagi pemahaman sejarah yang utuh dan kritis,” ucap Joko.
Ia juga menyayangkan diabaikannya tragedi-tragedi pelanggaran HAM selama rezim Orde Baru dalam draf tersebut.
“Penghapusan beberapa peristiwa bersejarah, seperti tragedi HAM di masa Orde Baru, merupakan bentuk cuci dosa. Maka wajar bila penolakan muncul dari banyak kalangan, termasuk para sejarawan,” tambahnya.
Atas dasar itu, Joko Pramono mendesak Kementerian Kebudayaan untuk mengevaluasi dan meninjau ulang proyek ini, membuka draf secara transparan kepada publik dan akademisi independen, serta melibatkan lebih banyak elemen bangsa.
“Sejarah bukan alat legitimasi kekuasaan. Sejarah wajib dituliskan secara benar dan lengkap, agar bisa menjadi cermin bagi generasi yang akan datang,” pungkasnya.
• Reporter : iko
