PONOROGO | Sibernas.co.id – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Ponorogo menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter bertajuk “Makin Ditekan, Makin Melawan!” pada Jumat (9/10/2026) malam. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi dan pertukaran gagasan bagi mahasiswa untuk membahas demokrasi, kebebasan berpendapat, kekerasan aparat, serta gerakan sosial anak muda.
Diskusi tersebut mengangkat pertanyaan mengenai posisi demokrasi ketika kritik masyarakat berhadapan dengan kekuasaan. Melalui pemutaran film dokumenter dan dialog bersama peserta, kegiatan ini mendorong tumbuhnya kesadaran kritis terhadap kebijakan publik serta pentingnya menjaga ruang kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi.
Mandataris Ketua Pengurus Cabang PMII Ponorogo, Ulil Arzaq Ahmadi, menilai demokrasi tidak semestinya hanya dimaknai sebagai pelaksanaan pemilihan umum. Menurutnya, kualitas demokrasi juga dapat dilihat dari cara negara merespons kritik dan aspirasi masyarakat.
“Menurut saya, film ini mengingatkan bahwa demokrasi bukan sekadar soal pemilu, tetapi juga bagaimana negara merespons kritik dari masyarakat. Ketika kebijakan tidak berpihak kepada rakyat, masyarakat punya hak untuk menyampaikan keberatan,” ujar Ulil.
Ia menyoroti pentingnya respons negara terhadap kritik yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, aspirasi publik seharusnya menjadi bagian dari evaluasi kebijakan, bukan justru dihadapi dengan tindakan represif yang berpotensi menimbulkan ketakutan untuk menyampaikan pendapat.
“Persoalannya, apakah kritik itu didengar atau justru dihadapi dengan tindakan represif. Karena itu, penegakan hukum harus tetap menjamin kebebasan berpendapat, bukan malah membuat masyarakat takut untuk bersuara,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Biro Intelektual dan Gerakan Sosial PC PMII Ponorogo, Angga Yoga Pradika, menekankan tanggung jawab pejabat publik dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Menurutnya, mandat dan fasilitas yang diterima pejabat publik harus diimbangi dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Film ini mengingatkan bahwa pejabat publik punya tanggung jawab memperjuangkan kepentingan rakyat karena mereka menerima mandat dan fasilitas dari uang rakyat. Ketika kebijakan justru merugikan masyarakat, mahasiswa tidak boleh diam,” ungkap Angga.
Ia menegaskan, mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya kekuasaan dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Peran tersebut, menurutnya, tidak cukup diwujudkan melalui aksi demonstrasi semata, tetapi perlu dilanjutkan dengan gerakan yang konsisten, terorganisasi, dan berkelanjutan.
Angga juga mengingatkan agar gerakan mahasiswa tidak hanya muncul ketika persoalan menjadi sorotan publik. Pengawalan terhadap kebijakan harus tetap dilakukan meskipun situasi telah kembali kondusif.
“Gerakan anak muda juga tidak boleh berhenti pada momentum demonstrasi, tetapi harus konsisten dan terorganisir dalam mengawal kebijakan. Jangan sampai lantang saat ada masalah, lalu kembali diam ketika situasi sudah tenang,” katanya.
Diskusi yang dimoderatori Putri Aprilia dengan pemantik Ulil Arzaq Ahmadi dan Angga Yoga Pradika tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ruang dialog kritis di kalangan mahasiswa dan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, PC PMII Ponorogo mendorong agar film dokumenter tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi sarana memahami persoalan sosial, menguji cara pandang, serta memperkuat keberanian masyarakat dalam menyampaikan kritik secara bertanggung jawab.
Pada akhirnya, demokrasi membutuhkan partisipasi publik yang aktif, kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, serta penegakan hukum yang tetap menghormati hak warga negara. Kesadaran kritis dan konsistensi gerakan menjadi bagian penting dalam memastikan suara rakyat tetap memiliki ruang dalam proses pengambilan kebijakan.
- Reporter: Minul Anggraeni
