Foto : Bakal Calon Wakil Bupati Ponorogo, M. Hasim, S.H., M.H., C.M., S.H.E.L., saat di Konfirmasi, Rabu (16/9/2026).
PONOROGO | sibernas.co.id – Bakal Calon Wakil Bupati Ponorogo, M. Hasim, S.H., M.H., C.M., S.H.E.L., mulai memaparkan sejumlah gagasan yang dinilainya penting untuk menjawab berbagai kebutuhan pembangunan Kabupaten Ponorogo ke depan.
Berangkat dari pengamatan terhadap kondisi dan dinamika Ponorogo saat ini, Gus Hasim menilai pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah. Dibutuhkan komunikasi yang terbuka, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan berbagai unsur masyarakat agar kebijakan yang diambil benar-benar memiliki keterkaitan dengan kebutuhan warga.
“Pembangunan itu harus dilakukan bersama. Pemerintah, DPRD, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan pers memiliki peran masing-masing yang dapat saling menguatkan,” ujar Gus Hasim saat dikonfirmasi, Rabu (16/9/2026).
Menurutnya, salah satu hal yang perlu diperkuat adalah ruang komunikasi antarelemen strategis di Kabupaten Ponorogo. Ia mendorong adanya forum diskusi, dialog maupun rapat koordinasi yang dapat digelar secara rutin.
Forum tersebut, kata dia, bukan sekadar kegiatan seremonial. Lebih jauh, forum itu dapat menjadi ruang untuk menyelaraskan program, membaca persoalan yang berkembang di masyarakat sekaligus mencari solusi berdasarkan kewenangan masing-masing pihak.
Gus Hasim berpandangan, koordinasi lintas lembaga menjadi penting agar program pembangunan tidak berjalan secara parsial. Setiap sektor harus memiliki keterkaitan sehingga potensi daerah dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat.
“Yang kita bangun bukan hanya infrastrukturnya, tetapi juga sistem komunikasinya. Jangan sampai ada program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi,” jelasnya.
Akses Keadilan Jadi Perhatian:
Selain berbicara mengenai pembangunan, Gus Hasim juga menyoroti persoalan akses masyarakat terhadap bantuan hukum. Ia menyampaikan gagasan pembentukan badan atau lembaga hukum di tingkat Kabupaten Ponorogo yang dapat memberikan pendampingan hukum tanpa biaya bagi masyarakat kurang mampu.
“Nanti kami akan membentuk badan atau lembaga hukum Kabupaten Ponorogo untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat. Tanpa dipungut biaya, baik perkara perdata maupun pidana bagi warga yang tidak mampu,” terangnya.
Gagasan tersebut, menurutnya, dapat melibatkan para ahli hukum dan pengacara profesional yang berada di Ponorogo.
Tujuannya, agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pendampingan dan pemahaman mengenai hak-hak mereka ketika menghadapi persoalan hukum, tentunya dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembangunan Religi Tak Sekadar Fisik:
Sementara dalam sektor pembangunan berbasis religi dan budaya, Gus Hasim menilai Ponorogo memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan secara lebih terintegrasi. Ia menyebut kawasan Makam Bathoro Katong dan Makam Agung Kiai Ageng Muhammad Besari sebagai bagian dari kawasan yang memiliki nilai sejarah, religi dan budaya bagi masyarakat Ponorogo.
Menurutnya, pengembangan kawasan tersebut tidak semata-mata berbicara mengenai pembangunan fisik. Ada aspek sejarah, budaya, kenyamanan peziarah, pemberdayaan masyarakat sekitar hingga peluang penguatan ekonomi lokal yang perlu diperhatikan.
Karena itu, pembangunan kawasan religi menurutnya perlu dirancang dengan pendekatan yang menyeluruh, sehingga pembangunan tetap menjaga nilai sejarah dan budaya sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Bagi Gus Hasim, arah pembangunan Ponorogo ke depan harus memiliki tujuan yang jelas: menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Ia menilai kekuatan Ponorogo tidak hanya berada pada pemerintah daerah, tetapi juga pada potensi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia hukum, pelaku ekonomi hingga insan pers.
Karena itu, gagasan besarnya bertumpu pada penguatan komunikasi dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah tidak berjalan sendiri, sementara masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima kebijakan.
Dengan pola tersebut, ia berharap pembangunan Ponorogo dapat berlangsung lebih partisipatif, terarah dan mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Bagi Gus Hasim, membaca kondisi Ponorogo hari ini merupakan bagian penting untuk menentukan arah pembangunan ke depan. Dari sanalah berbagai gagasan perlu dirumuskan, diuji melalui dialog publik dan diterjemahkan menjadi program yang memiliki manfaat konkret bagi masyarakat.
- Reporter : KRA. Anang Sastro.
